Jakarta, 26 Februari 2025 – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) di tingkat global. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato resmi yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam konferensi internasional tentang HAM yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss. Komitmen Indonesia terhadap HAM, yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional, diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di komunitas internasional.
Indonesia Tunjukkan Komitmen pada Perlindungan HAM Global
Dalam pidatonya, Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi dan mempromosikan HAM. Baik di dalam negeri maupun dalam forum internasional. Sebagai negara demokratis terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memahami pentingnya penghormatan terhadap hak-hak individu dan kelompok. Sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.
“Indonesia percaya bahwa hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang harus dihormati oleh semua negara. Kami berkomitmen untuk melindungi hak-hak ini, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Melalui diplomasi yang aktif dalam berbagai forum internasional,” ujar Retno Marsudi.
Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2023-2024. Terus menggalang dukungan global untuk isu-isu hak asasi manusia. Termasuk perlindungan terhadap kelompok minoritas, pembela HAM, serta penghapusan kekerasan berbasis gender dan diskriminasi rasial.
Peran Indonesia dalam Peningkatan Kesadaran Global tentang HAM
Selama ini, Indonesia telah aktif terlibat dalam berbagai inisiatif global terkait dengan perlindungan HAM. Dalam kerangka PBB, Indonesia telah bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mendorong penguatan sistem perlindungan HAM internasional. Serta mendukung resolusi yang menanggapi pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia.
Sebagai contoh, Indonesia telah berkontribusi dalam penyusunan deklarasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang disetujui oleh PBB, serta memperjuangkan perlindungan terhadap hak anak di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Indonesia juga memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Melalui berbagai program bantuan internasional yang dirancang untuk memberdayakan perempuan di daerah-daerah rawan konflik dan kemiskinan.
“Indonesia secara konsisten menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, yang mencakup semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan,” kata Retno Marsudi. Ia menambahkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia akan selalu mencerminkan semangat untuk membangun dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh umat manusia.
Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi HAM
Meski berkomitmen kuat pada perlindungan HAM, Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah masalah terkait dengan kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, dan penyelesaian masalah ketidaksetaraan sosial yang masih berlangsung di dalam negeri.
Di dalam negeri, meskipun telah ada kemajuan dalam pengakuan hak-hak individu. Indonesia tetap menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum terkait pelanggaran HAM. Laporan-laporan internasional mengungkapkan adanya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di daerah tertentu, terutama yang melibatkan komunitas minoritas dan masyarakat adat. Pemerintah Indonesia, melalui aparat penegak hukum dan lembaga terkait, terus berupaya memperbaiki mekanisme hukum dan penyelesaian masalah-masalah terkait pelanggaran HAM ini.
Namun demikian, pemerintah Indonesia menyadari pentingnya kerja sama internasional untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil. Serta komitmen untuk memperkuat institusi negara dalam melindungi hak-hak dasar warga negaranya.
Langkah Indonesia dalam Diplomasi HAM
Di sisi diplomasi internasional, Indonesia aktif bekerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan HAM di seluruh dunia. Negara ini berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan berbagai isu sensitif yang melibatkan hak asasi manusia, baik di kawasan Asia maupun di tingkat global.
“Sebagai negara yang selalu mengutamakan diplomasi yang damai, Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan dialog antarnegara mengenai isu-isu HAM. Kami selalu berupaya agar semua pihak dapat duduk bersama untuk mencari solusi yang adil bagi semua,” jelas Retno Marsudi.
Selain itu, Indonesia juga terus memperkuat kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah yang berfokus pada advokasi HAM, baik di dalam maupun luar negeri. Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya internasional yang dapat memperbaiki kondisi hak asasi manusia di negara-negara yang mengalami konflik atau krisis.