Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) menyampaikan kekhawatirannya terkait minimnya anggaran yang tersedia untuk pengamanan wilayah maritim Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, para pejabat Bakamla mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Alokasi dana yang terbatas menghambat efektivitas pengamanan wilayah laut yang sangat vital ini. Hal ini menjadi sorotan karena Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di lautan.
Apa yang Dikeluhkan oleh Bakamla?
Bakamla mengungkapkan bahwa meskipun memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia. Pihaknya menghadapi kesulitan karena anggaran yang tidak mencukupi. Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, anggaran yang diberikan selama ini tidak sebanding dengan luasnya wilayah laut yang harus diawasi. Membentang dari Sabang hingga Merauke.
“Sumber daya yang terbatas sangat mempengaruhi kapasitas kami untuk melakukan patroli rutin dan pengawasan di laut. Untuk menjaga keamanan maritim yang melibatkan laut yang begitu luas, kami membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar.” Ujar Laksamana Madya TNI Aan Kurnia dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini.
Selain itu, Bakamla juga mengungkapkan bahwa banyak sarana dan prasarana yang sudah usang dan tidak mampu mendukung tugas besar mereka dalam memantau aktivitas ilegal seperti perompakan, pencurian ikan, dan penyelundupan barang. Menurut data yang dimiliki oleh Bakamla, angka kasus perompakan dan illegal fishing di wilayah maritim Indonesia masih cukup tinggi. Tentunya mengancam kestabilan ekonomi dan keamanan nasional.
Dampak Minimnya Anggaran Terhadap Keamanan Laut
Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk Bakamla berdampak langsung pada kemampuan untuk menjaga perairan Indonesia. Salah satu masalah utama yang muncul adalah kurangnya kapal patroli yang memadai. Kapal-kapal yang ada pun sering kali tidak dapat beroperasi secara maksimal karena usia yang sudah tua dan tidak diperbarui secara berkala.
Pengawasan terhadap aktivitas ilegal di laut juga semakin sulit dilakukan, sehingga potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari perikanan ilegal semakin meningkat. Aktivitas illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing tanpa izin di perairan Indonesia. Sangat merugikan sektor perikanan domestik dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam laut Indonesia.
Selain itu, aktivitas perompakan dan perdagangan narkoba yang menggunakan jalur laut juga semakin marak. Hal ini semakin mengkhawatirkan karena semakin banyak kapal-kapal yang beroperasi tanpa terdeteksi, yang dapat mengganggu keamanan nasional.
Apa yang Diperlukan untuk Mengatasi Masalah Ini?
Untuk mengatasi masalah ini, Bakamla meminta kepada pemerintah agar lebih memperhatikan sektor anggaran yang diberikan kepada badan ini. Dengan anggaran yang lebih besar, Bakamla dapat melakukan pembaruan terhadap armada kapal patroli. Meningkatkan sistem teknologi pemantauan laut, serta memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam menjaga keamanan laut.
Bakamla juga berharap agar dukungan anggaran lebih besar diberikan untuk memperkuat kapasitas pelatihan bagi personel Bakamla, guna meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di lautan Indonesia.
Sementara itu, beberapa pakar maritim mengungkapkan bahwa penguatan keamanan laut Indonesia memang sangat mendesak. “Dengan luas wilayah laut yang begitu besar dan semakin meningkatnya ancaman dari berbagai pihak, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan anggaran untuk Bakamla agar dapat lebih efektif dalam menjaga kedaulatan negara di laut,” kata Dr. Rudi Hartono, pakar kelautan dari Universitas Gajah Mada.
Solusi dan Langkah Ke Depan
Pemerintah Indonesia diharapkan dapat segera menanggapi keluhan dari Bakamla terkait minimnya anggaran untuk pengamanan wilayah maritim. Di masa depan, penguatan sektor maritim menjadi salah satu hal yang sangat penting, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor kelautan.
Mengingat Indonesia memiliki lebih dari 2,7 juta kilometer persegi wilayah perairan, sangat penting untuk memiliki infrastruktur yang memadai untuk memastikan bahwa perairan Indonesia tetap aman dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, pembaruan dan perbaikan anggaran untuk Bakamla menjadi salah satu langkah penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara.